Ini Alasan Pemerintah Terus Bangun Infrastruktur

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan tidak ada temuan terkait proyek infrastruktur yang mangkrak selama masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).

Anggota IV BPK Rizal Djalil mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merealisasikan belanja infrastruktur selama 2015, 2016, dan 2017 sebesar Rp 289,93 triliun.

“Tidak ditemukan adanya infrastruktur yang mangkrak,” ujar dia di Gedung BPK, Jakarta, Senin (22/10/2018). 

Sementara untuk anggaran infrastruktur di 2018, BPK belum melakukan pemeriksaan. Hal tersebut lantaran hingga saat ini kegiatan infrastruktur tersebut masih berlangsung dan pemeriksaan baru akan dilaksanakan pada 2019.

“‎Terkait dengan tahun 2018, itu tidak ada statement karena memang belum ada pemeriksaan. Pemeriksaan itu setelah program selesai. Laporan baru masuk Februari 2019 nanti. Maret-Juni baru akan diperiksa,” ungkap dia.

Menurut Rizal, justru pada masa pemerintahan saat ini proyek infrastruktur dilaksanakan secara masif. Sejumlah proyek pun telah rampung dan sudah dinikmati manfaatnya oleh masyarakat.

“Silakan melihat di perbatasan, dulunya di Papua itu seperti apa dan sekarang seperti apa. Kemudian perbatasan kita dengan Malaysia di Kalimantan. Kemudian juga Timor Leste sekarang seperti apa. Demikian juga prasarana terkait jalan raya. Saya tekankan, jangan hanya melihat itu tapi lihat juga berapa puluh ribu sumur air baku yang dibangun untuk rakyat desa. Ini akan berdampak terhadap kemudahan masyasrakat kita memperoleh air bersih di pedesaan,” tandas dia.